Presiden Membuat Negara Miskin, Apakah Bisa Dipidana? Ini Penjelasan Hukum di Tahun 2026

JAKARTA, 2026 — Perdebatan mengenai tanggung jawab presiden atas kondisi ekonomi negara kembali mencuat seiring berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang efektif mulai 2 Januari 2026. Regulasi baru tersebut membawa perubahan paradigma hukum pidana, termasuk dalam hal pertanggungjawaban pejabat negara.

Dalam praktik hukum, kemiskinan negara tidak otomatis menjadi tindak pidana. Hukum pidana hanya dapat menjerat seseorang jika terdapat unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, dan kerugian yang dapat dibuktikan secara jelas.

Dengan kata lain:

Kebijakan yang gagal ≠ tindak pidana

Namun:

Penyalahgunaan kekuasaan → dapat menjadi tindak pidana

Mekanisme Hukum Jika Presiden Menyebabkan Kerugian Negara

Menurut hukum tata negara Indonesia, presiden dapat diberhentikan melalui mekanisme pemakzulan jika terbukti melakukan pelanggaran serius.

Dasar hukum:

Pasal 7A UUD 1945

Presiden dapat diberhentikan jika terbukti:

Melakukan korupsi Melakukan penyuapan Melakukan pengkhianatan terhadap negara Melakukan perbuatan tercela Melanggar hukum berat

Artinya:

Jika negara menjadi miskin karena kebijakan yang salah, hal itu biasanya dianggap sebagai:

kegagalan politik atau kebijakan publik, bukan kejahatan pidana.

Presiden dapat dipidana jika memenuhi unsur pidana, misalnya:

a. Korupsi

Contoh:

Menggunakan anggaran negara untuk kepentingan pribadi Menggelapkan dana negara Menyalahgunakan jabatan b. Penyalahgunaan Kekuasaan

Misalnya:

Mengeluarkan kebijakan yang bertujuan memperkaya diri sendiri Menggunakan kekuasaan untuk keuntungan kelompok tertentu c. Pengkhianatan terhadap Negara

Misalnya:

Menjual aset negara secara ilegal Bekerja sama dengan pihak asing untuk merugikan negara Kenapa Negara Bisa Miskin Tapi Presiden Tidak Dipidana?

Secara hukum, kemiskinan negara bisa disebabkan oleh banyak faktor:

Krisis ekonomi global Pandemi Perang Inflasi Kesalahan kebijakan ekonomi

Faktor-faktor tersebut seringkali bersifat:

risiko kebijakan (policy risk) bukan tindak pidana (criminal act)

Hukum pidana tidak menghukum seseorang hanya karena hasil kebijakan buruk, tetapi karena adanya pelanggaran hukum.

Contoh Kasus dalam Hukum Internasional

Dalam praktik internasional:

Presiden atau kepala negara biasanya diproses hukum jika:

Melakukan korupsi besar Melakukan pelanggaran HAM Menyalahgunakan kekuasaan

Bukan karena:

Ekonomi negara menurun Tingkat kemiskinan meningkat Kebijakan ekonomi gagal Isu Hukum 2026: Kritik terhadap Presiden Tetap Dilindungi

Dalam perkembangan hukum terbaru tahun 2026, pemerintah menegaskan bahwa masyarakat tetap memiliki hak untuk mengkritik kebijakan presiden selama dilakukan untuk kepentingan umum dan tidak berupa penghinaan.

Artinya:

Anda boleh mengatakan:

kebijakan presiden gagal ekonomi memburuk negara menjadi miskin

Selama:

berbasis fakta tidak berupa fitnah atau penghinaan

Karena kritik merupakan bagian dari demokrasi dan hak konstitusional warga negara.

Analisis Hukum: Kapan Presiden Bisa Dipenjara?

Presiden bisa dipenjara jika:

Terbukti melakukan tindak pidana Telah diberhentikan dari jabatan Diputus bersalah oleh pengadilan

Contoh tindak pidana:

Korupsi Suap Penyalahgunaan kekuasaan Kejahatan terhadap negara

Tanpa unsur tersebut, presiden tidak dapat dipidana hanya karena:

negara miskin ekonomi buruk kebijakan gagal Kesimpulan

Seorang presiden tidak dapat dipidana hanya karena membuat negara menjadi miskin. Dalam hukum Indonesia tahun 2026, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan jika terdapat pelanggaran hukum yang jelas, seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, atau pengkhianatan terhadap negara.

Jika kebijakan presiden menyebabkan kerugian ekonomi, mekanisme yang tersedia adalah mekanisme politik dan konstitusional, terutama pemakzulan (impeachment), bukan langsung pidana.