Hukum Agraria / Pertanahan

Hukum Terbaru 2026 tentang Tanah di Indonesia: Digitalisasi Sertifikat, Penguatan Hak Masyarakat, dan Pencegahan Sengketa

Pada tahun 2026, sistem hukum pertanahan di Indonesia mengalami berbagai pembaruan penting, terutama dalam digitalisasi sertifikat tanah elektronik, percepatan pendaftaran tanah, serta peningkatan perlindungan hukum terhadap pemilik tanah dan masyarakat adat. Reformasi ini bertujuan menciptakan kepastian hukum, mengurangi sengketa, dan meningkatkan transparansi layanan pertanahan.